MAKALAH PTUN PDF

ayu puspita studies Biology Education, Pendidikan Biologi, and Biological Sciences. Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in.

Author: Dular Mikalmaran
Country: Cyprus
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 26 August 2010
Pages: 240
PDF File Size: 1.12 Mb
ePub File Size: 14.19 Mb
ISBN: 206-5-28624-324-1
Downloads: 23823
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maujora

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagi pencari keadilan orang perorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu berhak memperoleh Pttun Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.

CONTOH KASUS PTUN “DELAPAN MAHASISWA UNTAG’45 JAKARTA GUGAT REKTOR”

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku paling lama 6 enam bulan. Pasal 18 1 Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi: Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit.

Pasal 46 1 2 Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan. Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: In this case is need to be known, what the consideration for that ultra petition penalty is, so it can be known in what case The Judge of PTUN allowed to give ultra petition penalty.

From the research, it can be concluded that doctrin of ultra petition forbidding for The Judge is not absolutely and common valid. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

  AUTOPSIA DEL CRUCIFICADO PDF

Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Pasal 42 Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Untuk mengetahui regulasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Etika juga merupakan sebuah alat untuk mahasiswa agar tidak bertindak menuruti emosinya saja, sebagai salah satu golongan terpelajar mahasiswa seharusnya berpikir dan merenungi setiap akibat dari tiap tindakan yang mereka lakukan agar tidak merugikan diri sendiri dan makalzh lain. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: Ketentuan Pasal dihapus.

ayu puspita –

Gerakan Mahkamah Agung Peduli terus menghimpun bantuan dari aparatur pengadilan di Indonesia dan akan disalurkan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi bantuan. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Makala Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Selain itu dalam melakukan aksinya mahasiswa harus menyuarakan aspirasi mereka dengan berdasarkan bukti dan fakta yang kuat dan otentik jangan hanya berdasarkan isu-isu dan prasangka mereka karena akan sama halnya dengan memfitnah orang lain.

Petugas Posbakum memeriksa phun dan kelengkapan dokumen persyaratan.

Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf ma,alah, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

  BOESMAN AND LENA SCRIPT PDF

Selasa, 1 Januari Otoritas pendidikan di Indonesia seperti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan agar turun tangan menangani pemecatan, skorsing, dan pemberangusan organisasi mahasiswa ini. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.

Sesampai di Kota Palu, rombongan 4 empat pengadilan tersebut berpencar menyalurkan bantuan ke pengadilan-pengadilan di Palu. Mahasiswa Sejabodetabek agar dapat menunjukkan solidaritas dalam kasus ini.

Hari Selasa, Rabu, dan Kamis.

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut: Hukum Administrasi Negara Jilid I. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia.

Disclaimer – Suara Cendekia

Alur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Tidak lupa, puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada kami sehingga makalah yang berjudul Gugatan Mahasiswa UNTAG45 terhadap Rektor ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan tepat pada waktunya tanpa ada halangan apapun.

Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Otun Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 empat belas hari. Sebelum memangku jabatannya, Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.